• LATAR BELAKANG PPID

     Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang dalam rangka pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dan bertanggung jawab (good governance). UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia. Dengan adanya UU ini semua badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Sebagai salah satu institusi yang memberikan pelayanan publik, Rumah Sakit Umum Daerah Cilincing merasa perlu menata secara sistematis tentang seluruh pengelolaan informasi dan dokumentasi yang ada di RSUD Cilincing sehingga dapat memberikan pelayanan yang akuntabel dan transparan. Pengelolaan informasi dan dokumentasi ini juga dapat mempermudah masyarakat mendapatkan informasi yang seharusnya diterima dan mempermudah petugas dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Cilincing memiliki beragam informasi sehingga perlu penataan dengan mengelompokkan informasi yang ada dalam beberapa kategori yaitu kategori informasi yang sifatnya terbuka dan informasi yang sifatnya informasi publik yang dikecualikan. Adapun informasi publik yang sifatnya terbuka yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat. Oleh karena itu, sebagai upaya menyamakan persepsi dalam menciptakan dan menjamin kelancaran dalam pelayanan informasi publik. 

• VISI DAN MISI PPID

A. VISI PPID :

Sebagai Rumah Sakit dengan standar pelayanan terbaik Misi PPID RSUD Cilincing  

B. MISI PPID :

1. Meningkatkan sinergitas hubungan kemasyarakatan dalam memberikan pelayanan informasi publik ;
2. Meningkatkan kualitas dan efektivitas proses pelayanan informasi publik;
3. Meningkatkan Sumber daya dalam pengelolaan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab;

Dimuat dalam Surat Keputusan Direktur RSUD Cilincing Provinsi DKI Jakarta Nomor 38 tahun 2022 tentag pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RSUD Cilincing, terlampir :

SK PPID

SOP DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

SOP PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

SOP PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Regulasi Keterbukaan Informasi Publik :

1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU Nomor 14 tahun 2008 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasan Informasi Publik  Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 5. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 Tentang Layanan Informasi  PERGUB_NO_175_TAHUN_2016 (1) 6. Surat Keputasan  Direktur RSUD Cilincing Tentang Tim PPID Tahun 2022 SK Tim PPID Tahun 2022